H. Standard Operating Procedure (SOP)

A. LATAR BELAKANG.

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan  ikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha  KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan.  Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya disebut UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga  redibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada  mumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS dan UJKS Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai  berikut:

  1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan,   manajemen usaha dan manajemen keuangan.
  2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka KJKS dan UJKS Koperasi perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Jasa Keuangan Syariah. Diharapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha jasa keuangan syariah oleh Koperasi, sehingga usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi dapat ditangani secara profesional.

 

B. TUJUAN.

Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola KJKS dan UJKS Koperasi dalam mengelola kelembagaan, usaha dan keuangannya.

 

C. SASARAN PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.

  1. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip syariah.
  2. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif dan efisien.
  3. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

 

D. RUANG LINGKUP

  1. Standar Operasional Prosedur ini merupakan panduan untuk mengoperasionalkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha jasa keuangan syariah oleh KJKS dan UJKS Koperasi, berisikan prosedur rinci yang dijabarkan dari Standar Operasional Manajemen (SOM).
  2. Standar Operasional Prosedur ini secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari:

a. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KJKS dan UJKS Koperasi.

b. Standar Operasional Manajemen Usaha KJKS dan UJKS Koperasi.

c. Standar Operasional Manajemen Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi.

 

E. LANDASAN KERJA

Landasan Kerja KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

  1. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
  2. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
  3. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas self help.
  4. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas self responsibility.
  5. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
  6. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
  7. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s